Hasil PISA Untuk Indonesia: Bahaya atau Usaha?

 

Sejak diresmikan pada tahun 2000, PISA telah memberikan dampak besar terhadap reformasi pendidikan global, serta kebijakan pendidikan nasional di negara-negara yang berpartisipasi. Hal ini telah menjadi alasan penting bagi pengembangan pendidikan di Asia, Eropa, dan Amerika Utara, dan mendapatkan perhatian dari seluruh dunia. Di negara Indonesia sejak tahun 2021 dengan di tiadakan UN berubah menjadi AKM, yang dimana materi yang di ujikan untuk AKM yakni mengetahui kemampuan literasi dan numerisasi dari peserta didik. Apakah ini proses perbaikan pendidikan atau proses verifikasi terhadap PISA itu sendiri?

Kita menengok dari negara Finlandia yang dikatakan sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan yang luar biasa baik di dunia. Sahlberg (2021) dalam bukunya bahwa 

"para pendidik Finlandia tidak terlalu tertarik dengan PISA OECD seperti yang diharapkan oleh orang asing. Banyak guru dan kepala sekolah di Finlandia berpikir bahwa PISA hanya mengukur spektrum pembelajaran di sekolah secara sempit dan tidak menjelaskan apa pun tentang bagaimana anak-anak mempelajari kompetensi non-akademik yang sering kali merupakan prediktor yang lebih baik untuk keberhasilan dalam hidup dan studi lebih lanjut dibandingkan apa yang dimasukkan dalam PISA"

lebih lanjut bagaimana yang tertuang dalam buku Sahlberg (2021) bahwa

"David Spieghalter (2013) dari Universitas Cambridge, yang menulis di Guardian, “Jika PISA mengukur sesuatu, maka itu adalah kemampuan untuk melakukan tes PISA. Menyelaraskan kebijakan dengan satu indikator kinerja dapat berdampak buruk. Kita perlu melihat gambaran keseluruhannya.” Yong Zhao dari Universitas Kansas berargumentasi bahwa meskipun negara-negara di Asia Timur menikmati nilai tertinggi dalam tes PISA, mereka sama sekali tidak puas dengan hasil pendidikan mereka. “Mereka telah menyadari,, “kerusakan pendidikan mereka sejak lama dan telah mengambil tindakan untuk mereformasi sistem mereka.”."

David Berliner (Sahlberg, 2023) berargumen bahwa " 1) PISA berupaya memprediksi kualitas angkatan kerja serta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam perekonomian masa depan berdasarkan nilai ujian siswa berusia 15 tahun di sekolah; 2) nilai penilaian PISA bukan merupakan fungsi dari sekolah tempat siswa bersekolah, melainkan lebih ditentukan oleh kondisi sosial sekolah dan komunitas siswa. ; 3) PISA telah mempercepat peralihan ke “kembali ke dasar” dalam kurikulum sekolah, yang berarti memberikan prioritas pada membaca, matematika, dan literasi sains sebelum mata pelajaran atau topik lain dalam proses belajar mengajar.

Fischman (Sahlberg, 2021) mengatakan bahwa PISA juga berdampak serupa pada sistem pendidikan nasional. Perkataan tersebut dirasa benar untuk negara kita saat ini. Hal menarik lanjutnya bahwa Sahlberg (2021) menyampaikan bahwa

"...Meskipun argumen optimis tentang bagaimana modal pengetahuan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah terbukti salah dalam beberapa penelitian (Komatsu & Rappleye, 2017, 2020; Ramirez dkk., 2006), argumen yang sama tampaknya lebih berlaku dan sekali lagi juga dalam strategi Bank Dunia, Uni Eropa, dan sejumlah lembaga pemikir neoliberal. Pada tahun 2019, Komisi Eropa mempekerjakan Eric Hanushek dari Hoover Institute (Stanford University) dan Ludger Woessmann dari Pusat Ekonomi Pendidikan (Universitas Munich) untuk memberikan nasihat kepada negara-negara Eropa tentang reformasi sistem pendidikan mereka di masa depan. Laporan berjudul “Manfaat Ekonomi dari Peningkatan Prestasi Pendidikan di Uni Eropa: Pembaruan dan Perluasan” (Hanushek & Woessmann, 2019) mengulangi klaim yang sama yang dibuat OECD dalam laporannya tahun 2010 yang disebutkan di atas: Dengan meningkatkan skor PISA, negara-negara anggota dapat mengharapkan keuntungan yang signifikan dalam perekonomian nasional mereka. Janji-janji tersebut tidak hanya didasarkan pada analisis ekonomi yang salah dan kemungkinan pengukuran keterampilan siswa yang salah, namun juga bisa berbahaya bagi pemerintah yang mencamkan janji-janji tersebut. Misalnya, perdana menteri Australia dan Denmark, didorong oleh janji-janji palsu ini, melanjutkan untuk menetapkan tujuan pendidikan nasional mereka dengan mengharapkan negara mereka berada di posisi 5 teratas dalam PISA pada awal tahun 2020an. Sam Sellar dan rekannya juga memperingatkan para pemimpin sistem pendidikan agar tidak terjerumus ke dalam perangkap perlombaan pendidikan global.". 

Indonesia bagaimana saat ini? Saat tulisan ini dipost, terdapat menteri baru dalam pendidikan di Indonesia, Sebelumnya menjadi satu menteri untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Selamat bertugas bapak Menteri untuk pendidikan di Indoensia 5 tahun kedepan dan membuat pendidikan Indonesia yang menciptkan penerus bangsa yang semakin banyak ikut serta di  kancah dunia. 

Semoga dengan adanya hasil  PISA yang di lakukan oleh OECD dan hasil lainnya seperti TIMSS, PIRLS, atau NAEP yang telah ada sebelum-sebelumnya, menjadikan para pemangku kebijakan pendidikan di Indonesia terus memberikan usaha dengan nantinya didapatkan dampak lebih baik pendidikan di Indonesia dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia,  bukan mengcopy paste budaya negara lain yang karakteristiknya berbeda dengan Negara Kita. Demi menciptakan Generasi Emas 2045, bukan Generasi (C)Emas 2045.

Referensi

Sahlberg, P. 2021. Finnish Lessons 3.0: What can the world learn from educational change in Finland?. New York: Teachers College Press